BAB XIII                           
STRATEGI NASIONAL DALAM MENGHADAPI PERISTIWA MADIUN/PKI, DI/TII, G 30 S/PKI, DAN KONFLIK-KONFLIK INTERNAL LAINNYA
Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan tanggal olongan yang tidak 17 Agustus 1945, berarti Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi, ada beberapa gsetuju dengan sistem pemerintahan tersebut. Sehingga mereka melakukan pemberontakan. Tahukah kamu pemberontakan apa saja yang terjadi di Indonesia? Anak-anak, tentunya di dalam keluargamu terdapat aturan-aturan yang telah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Apabila aturan-aturan itu ditaati maka tujuan keluarga akan dapat tercapai. Namun apabila ada anggota keluarga yang tidak menaati bahkan menentang maka tujuan yang diinginkan keluargamu sulit terwujud. Oleh karena itu orang tua sebagai penanggung jawab terwujudnya tujuan keluarga tentunya bersikap tegas dalam menghadapi anggota keluarga yang melanggar aturanaturan keluarga. Sikap tegas ini dapat berupa sanksi dari yang ringan sampai dalam bentuk hukuman. Begitu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini pada waktu mendapat rongrongan dari dalam (bangsa Indonesia sendiri) seperti Peristiwa Madiun/PKI, DI /TII, G 30 S /PKI dan konflik-konflik internal lainnya maka pemerintah bersikap tegas untuk mengatasinya dengan berbagai strategi. Bagaimana strategi nasional dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut akan kita pelajari dalam bab ini.

A.Peristiwa Madiun/PKI dan Cara yang Dilakukan Pemerintah dalam Penanggulangannya
Pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda dengan perjuangan bersenjata maupun diplomasi setelah kemerdekaan, bangsa kita harus menghadapi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Para pemimpin pemberontakan ini di antaranya adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifudin adalah mantan Perdana Menteri dan menandatangani Perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan Musso adalah Tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Setelah gagal ia melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya ia pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda-propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan Sukarno-Hatta.
Front Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kelompok ini seringkal melakukan aksi-aksinya antara lain:
(1) melancarkan propaganda anti pemerintah,
(2) mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.
(3) melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945, Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.
Aksi pengacauan di Solo yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya seperti Blora, Rembang, Pati, Kudus, Purwadadi, Ponorogo, dan Trenggalek. PKI mengumumkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia.” Setelah menguasai Madiun para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi, pemimpin-pemimpin partai, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menjadi korban keganasan PKI. Pemberontakan PKI di Madiun ini bertujuan meruntuhkan pemerintah RI yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang akan diganti dengan pemerintahan yang berdasar paham komunis. Kekejaman PKI ketika melakukan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948 tersebut mengakibatkan kemarahan rakyat. Oleh
karena itu pemerintah bersama rakyat segera mengambil tindakan tegas terhadap kaum pemberontak. Dalam usaha mengatasi keadaan, Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi Semarang, Pati, dan Madiun. Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Karena Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit maka pimpinan operasi penumpasan diserahkan kepada Kolonel A. H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando Jawa (MBKD). Walaupun dalam operasi penumpasan PKI Madiun ini menghadapi kesulitan karena sebagian besar pasukan TNI menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda, dengan menggunakan dua brigade kesatuan cadangan umum Divisi III Siliwangi dan brigade Surachmad dari Jawa Timur serta kesatuan-kesatuan lainnya yang setia kepada negara Indonesia maka pemberontak dapat ditumpas. Pada tanggal 30 September 1948 seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, daerah Puwadadi dan dihukum mati. Akhirnya pemberontakan PKI di Madiun dapat dipadamkan meskipun banyak memakan korban dan melemahkan kekuatan pertahanan RI.

B Peristiwa DI/TII dan Cara yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Penanggulangannya
1. Pemberontakan DI / TII di Jawa Barat
Pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI) sedang tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Perundingan Renville. Ketika pasukan Siliwangi berhijrah, gerombolan DI/TII ini dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel kereta api, menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Akan tetapi setelah pasukan Siliwangi mengadakan long march kembali ke Jawa Barat, gerombolan DI/TII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi. Usaha untuk menumpas pemberontakan DI/TII ini memerlukan waktu yang lama disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :
(1) medannya berupa daerah pegunungan-pegunungan sehingga sangat mendukung pasukan DI/TII untuk bergerilya,
(2) pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat,
(3) pasukan DI /TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan,
(4) suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan.
Selanjutnya dalam menghadapi aksi DI/TII pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolan ini. Pada tahun 1960 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis” dan operasi “Bratayudha.” Pada tanggal 4 Juni 1962 SM. Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “Bratayudha” di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Kemudian SM. Kartosuwiryo oleh Mahkamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI/ TII di Jawa Barat dapat dipadamkan.
2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
Gerombolan DI/TII ini tidak hanya di Jawa Barat akan tetapi di Jawa Tengah juga muncul pemberontakan yang didalangi oleh DI/ TII. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. dan Moh. Mahfudh Abdul Rachman (Kiai Sumolangu). Untuk menumpas pemberontakan ini pada bulan Januari 1950 pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut “Gerakan Banteng Negara” (GBN) di bawah Letnan Kolonel Sarbini (selanjut-nya diganti Letnan Kolonel M. Bachrun dan kemudian oleh Letnan Kolonel A. Yani). Gerakan operasi ini dengan pasukan “Banteng Raiders.” Sementara itu di daerah Kebumen muncul pemberontakan yang merupakan bagian dari DI/ TII, yakni dilakukan oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)” yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahudz Abdurachman yang dikenal sebagai “Romo Pusat” atau Kyai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan waktu kurang lebih tiga bulan.
Pemberontakan DI/TII juga terjadi di daerah Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalyon 426 yang bergabung dengan DI/TII pada bulan Desember 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah melakukan “Operasi Merdeka Timur” yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo. Pada awal tahun 1952 kekuatan Batalyon pemberontak terrsebut dapat dihancurkan dan sisa- sisanya melarikan diri ke Jawa Barat dan ke daerah GBN.
3. Pemberontakan DI/TII di Aceh
Gerombolan DI/ TII juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Adapun penyebab timbulnya pemberontakan DI/TII di Aceh adalah kekecewaan Daud Beureuh karena status Aceh pada tahun 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh yang waktu itu menjabat sebagai gubernur militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo. Dalam menghadapi pemberontakan DI/ TII di Aceh ini semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer I/Iskandar Muda, pada tanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang mendapat dukungan tokohtokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DI/ TII di Aceh dapat dipadamkan.
4. Pemberontakan DI / TII di Sulawesi Selatan
Di Sulawesi Selatan juga timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.
Pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar Muzakar dengan memberi pangkat Letnan Kolonel. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar beserta anak buahnya melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi dengan melakukan teror terhadap rakyat. Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini pemerintah melakukan operasi militer. Baru pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati sehingga pemberontakan DI/TII di Sulawesi dapat dipadamkan.
5. Pemberontakan DI /TII di Kalimantan Selatan
Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pospos kesatuan TNI. Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah, akan tetapi setelah menyerah melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dimusnahkan.

C Keadaan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Sebelum Terjadinya Peristiwa G 30 S/PKI
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila menghadapi berbagai tantangan besar sejak tahun 1959, ketika Demokrasi Terpimpin dilaksanakan. Pada waktu itu terjadi ketegangan sosial politik yang menjadi-jadi. Kondisi politik menjadi panas karena antarpartai politik saling mencurigai, antara partai politik dengan ABRI serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka saling bersaing untuk saling berebut pengaruh atau mendominasi. Begitu pula pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. Prinsip Nasakom yang diterapkan waktu itu memberi peluang kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan janji-janji seperti kenaikan gaji atau upah, pembagian tanah dan sebagainya. Oleh karena itu PKI banyak mendapatkan pengaruh dari para petani, buruh kecil atau pegawai rendah sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI. Kondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat. PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh sering mengancam dan melakukan tindak kekerasan lainnya. Hal ini seperti yang dialami oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Ketika sedang melakukan pelatihan di Kanigoro Kediri Jawa Timur pada bulan Januari 1965, para pendukung PKI menyerbu peserta pelatihan. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap umat Hindu di Bali yang sedang melakukan kegiatan keagamaan. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjadi pertikaian fisik. Pengaruh PKI yang sangat besar dalam bidang politik berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang. Dalam bidang sosial budaya semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah. Para seniman yang tergabung dalam kelompok Maniesto Kebudayaan (Manikebu) dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1964. Badan Pendukung Sukarno (BPS) juga dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 1964 karena menentang PKI.

D Pemberontakan G 30 S/PKI dan Cara Penumpasannya
Tantangan yang dihadapi NKRI ketika Demokrasi Terpimpin dilaksanakan dan munculnya krisis ekonomi nasional merupakan peluang paham komunis untuk berkembang. Prinsip Nasakom yang dilaksanakan pada waktu itu memberi kesempatan kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an maka PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI melakukan berbagai cara agar mendapat dukungan yang luas di antaranya sebagai berikut.
(1) PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat serta berjanji akan menaikkan gaji dan upah buruh, pembagian tanah dengan adil, dan sebagainya.
(2) Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan “Aksi Sepihak” terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara.
(3) PKI juga mencari pendukung dari berbagai kalangan mulai dari para petani, buruh kecil, pegawai rendahan baik sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI.
(4) Pengaruh PKI yang besar dalam bidang politik sehingga memengaruhi terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, semua organisasi yang anti komunis dituduh sebagai anti pemerintah. Manifesto Kebudayaan (Manikebu), sebagai organisasi para seniman dibubarkan pemerintah pada bulan Mei 1964. Kebijakan politik luar negeri RI pada waktu itu lebih condong ke Blok Timur yakni dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking.
(5) Memasuki tahun 1965 PKI melempar desas-desus adanya “Dewan Jenderal” dari dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI bahwa Dewan Jenderal ini akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat. Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat, sebaliknya PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan.
Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari tanggal 30 September 1965 atau awal tanggal 1 Oktober 1965, yakni terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September. Aksi ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, komandan Batalyon I Cakrabirawa. Para pimpinan TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh kelompok G 30 S/ PKI tersebut adalah sebagai berikut.
a. Letnan Jenderal Ahmad Yani.
b. Mayor Jenderal R. Suprapto.
c. Mayor Jenderal Haryono MT.
d. Mayor Jenderal S. Parman.
e. Brigadir Jenderal DI. Panjaitan.
f. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.
g. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean.
Dalam peristiwa tersebut Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai Menteri Kompartemen Hankam/ Kepala Staf Angkatan Darat berhasil meloloskan diri dari pembunuhan akan tetapi putri beliau, Irma Suryani Nasution tewas akibat tembakan para penculik. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Jenderal Nasution juga tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena juga menjadi korban keganasan PKI. Peristiwa pembunuhan oleh G 30 S/ PKI yang terjadi di Yogyakarta mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD yakni Kolonel Katamso Dharmokusumo dan Letnan Kolonel Sugiyono. Pada hari Jum’at pagi tanggal 1 Oktober 1965 “Gerakan 30 September “ telah menguasai dua buah sarana komunikasi vital, yakni studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat, Jakarta dan Kantor PN Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI pagi itu pukul 07.20 dan diulang pada pukul 08.15 disiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September. Diumumkan antara lain bahwa gerakan ditujukan kepada jenderal- jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Dengan pengumuman ini maka masyarakat menjadi bingung.
Menghadapi situasi politik yang panas tersebut Presiden Sukarno berangkat menuju Halim Perdanakusumah, dan segera mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Mayor Jenderal Suharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) mengambil alih komando Angkatan Darat, karena belum adanya kepastian mengenai Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat Menteri Panglima Angakatan Darat. Dengan menghimpun pasukan lain termasuk Divisi Siliwangi, dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, panglima Kostrad mulai memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 1 Oktober 1965 operasi untuk merebut kembali RRI dan Kantor Telkomunikasi sekitar pukul 19.00. Dalam sekitar waktu 20 menit operasi ini berhasil tanpa hambatan. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan lewat RRI yang isinya sebagai berikut.
(a) Adanya usaha usaha perebutan kekuasaan oleh yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
(b) Telah diculiknya enam tinggi Angkatan Darat.
(c ) Presiden dan Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat.
(d) Kepada rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.

(2) Menjelang sore hari pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 06.10 operasi yang dilakukan oleh RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dan Batalyon 328 Para Kujang. Operasi ini berhasil menguasai beberapa tempat penting dapat mengambil alih beberapa daerah termasuk daerah sekitar bandar udara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September.
(3) Dalam operasi pembersihan di kampung Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk seorang anggota polisi, Ajun Brigadir Polisi Sukitman diketemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan. Mereka yang menjadi korban kebiadaban PKI tersebut mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi.
Ketika gerakan 30 September ini menyadari tidak adanya dukungan dari masyarakat maupun anggota angkatan bersenjata lainnya, para pemimpin dan tokoh pendukung Gerakan 30 September termasuk pemimpin PKI D.N. Aidit segera melarikan diri. Dengan demikian masyarakat semakin mengetahui bahwa Gerakan 30 September yang sebenarnya melakukan pengkhianatan terhadap negara ini.


                                                                   BAB XIV        
                                     Berakhrinya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

A.Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru
1.Tritura(Tri Tuntutan Rakyat)
       Gerakan 30 September melakukan aksi yang diketahui masyarakat bahwa PKI terlibat didalamnya. Oleh karena itu masyarakat melakukan demonstrasi dan menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI.
Tetapi pemerintah tidak langsung mengambil keputusan yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah baik dari segi ekonomi maupun politik.
       Tritura adalah tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia.
2.Upaya Penumpasan G-30-S                                                          
        Mayor Jenderal Suharto selaku Panglima Kostard(Komando Strategis Angkatan Darat)segera melakukan tindakan tegas. Mayjen Suharto segera memerintahkan pasukan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat(RPKAD)
untuk melakukan penumpasan G-30-S dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.
         Tanggal 1 Oktober 1965 keadaan Jakarta sudah dapat dikendalikan. Pangkalan Halim Perdana Kusuma markas G-30-S dapat dikuasai. Sementara itu jenazah para korban keganasan G-30-S di Yogyakarta yakni Brigjen Katamso dan Letkol Sugiyono yang diculik oleh para pemberontak ditemukan diKentungan tanggal 19 Oktober 1965.
Pada tanggal 22 November 1965 D.N. Aidit yang menjadi pucuk pimpinan PKI tertangkap diSurakarta. Dua hari kemudian terbetik berita bahwa Aidit telah ditembak mati,banyak juga tokoh PKI yang tertangkap. Dengan demikian G-30-S akhirnya berhasil ditumpas.
3.Tuntutan Rakyat untuk membubarkan PKI dan Organisasi Massanya  
        Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Oleh karena itu pada tanggal 12 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:
    1.Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
    2. Perombakan kabinet Dwikora dari unsur-unsur G-30-S/PKI
    3.Turunkan harga sandang-pangan
       Aksi demonstrasi itu mendapat dukungan banyak pihak. Sehingga aksi menyebar ke berbagai kota diseluruh wilayah Indonesia.
      
B.Berbagai Kebijakan Untuk Mengubah Perekenomian Indonesia dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional
         Memasuki tahun 1950 perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan dengan terjadinya defisit. Hal ini disebabkan antara lain:
   1.Merosotnya perdagangan luar negeri sehingga penerimaan negara terus
      menurun
   2.Tidak berkembangnya industri
   3.Dipergunakan sebagaian besar produksi minyak untuk keperluan dalam negeri
         Upaya mengatasi defisit dalam bidang keuangan antara lain dilakukan dengan pemotongan uang atau yang terkenal dengan program Gunting Syarifudin. Kelemahan atau kemerosotan perekonomian Indonesia itu,nampaknya juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi lama(kolonial).
Salah seorang tokoh yang merancang perekonomian Indonesia ke arah sistem ekonomi nasional adalah Dr.Sumitro Joyohadikusumo.
Pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembaruan kebijaksanaan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

C.Berbagai Peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru
1.Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966(Supersemar)
         Aksi untuk menentang terhadap PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan anggota cabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikann perintah kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).
Masa Orde Baru merupakan masa yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)
2.Sidang Umum MPRS
          Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) adalah cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. MPRS dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Soekarno.
Sidang menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain:
a.Pemilihan pimpinan DPR-GR pada tanggal 17 Mei 1966
b.Kedudukan presiden dikembalikan sesuai dengan ketentuan UUD 1945,yaitu presiden     menjadi mendatarisMPRS
c.Mengadakan siding umum IV MPRS pada tanggal 20-15 Juni 1966 di Jakarta. Dalam siding ini telah menghailkan beberapa ketetapan antara lain sebagai berikut:
1).Tap MPRS No. IX/MPRS/1966  tentang pengukuhan Supersemar
2).Tap MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga negara tingkat pusat maupun daerah pada kedudukan sesuai dengan ketentuan UUD 1945
3).Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 tentan pemilihan umum
4).Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri RI
5).Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera
6).Tap MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang pengertian mandataris MPRS
7).Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hokum RI dan tata urut peraturan keamanan
8).Tap MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan dalam bidang pertahanan dan keamanan
9).Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI
10).Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang kesejahteraan rakyat
3.Kebijakan Politik Luar Negeri Idonesia Pada Masa Orde Baru
   a).Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
        Tahun 1965 Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB sebagai aksi protes   atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Akibatnya Indonesia makin tersisih dari pergaulan Internasional.
Kenyataan pahit itu telah mendorong Kabinet Ampera untuk mengusahakan Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
Tanggal 28 September Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dengan kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB telah membawa Indonesia semakin berkembang.
    b).Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
         Konfrontasi dengan Malaysia ternyata merugikan Indonesia. Apalagi antara Malaysia dan Indonesia sebagai satu rumpun bangsa dan tetangga. Berkaitan dengan itu maka pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan normalitas hubungan Malaysia dan Indonesia.
          Persetujuan normalisasi tersebut juga didasarkan pada Persetujuan Bangkok. Persetujuan Bangkok adalah hasil perundingan antara Menteri Luar Negeri Malaysia dan Menteri Luar Negeri RI di Bangkok tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Isi persetujuan Bangkok antara lain sebagai berikut:
1).Kedua Pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatic
2).Kedua Pemerintah setuju menghentikan tindakan permusuhan
           Dengan ditanda tangani persetujuan normalisasi tersebut maka berakhirlah konfrontasi Indonesia-Malaysia.

D.Perkembangan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru
           Pada masa orde baru kegiatan pembangunan secara bertahap segera dilaksanakan. Berbagai persiapan mulai diupayakan. Pada tanggal 21-30 Maret 1968 diadakan siding umum V MPRS. Sidang ini menghasilkan beberapa ketetapan antara lain akan dibentuk Kabinet Pembangunan.
            Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut pemerintah merencanakan pembangunan dengan bertahap. Oleh karena itu disusunlah tahapan-tahapan pembangunan yang dikenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
             Pelaksanaan pelita selama 25 tahun pertama (Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, PJPT I) dapat dirinci sebagai berikut:
1.Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)
2. Pelita II (1 April 1974-31 Maret1979)
3. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
4. Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)
5. Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)
              Pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia itu berlandaskan pada trilogi pembangunan. Isi trilogy pembangunan itu adalah sebagai beriku:
1.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
2.Pemerataan pembangunan
3.Stabilitas Nasional


                                                                    BAB XV
PERKEMBANGAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL
1.    Konferensi Asia-Afrika (KAA ) dan peran Indonesia
Simaklah Pembukaan UUD 1945 alenia IV yg menyebutkan bahwa “...bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjadi landasan politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas  artinya bangsa Indonesia tidak memihak keppada salah satu blok , sedangkan Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia berusaha sekuat – kuatnya memelihara perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita PBB
A.    Latar Belakang diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika
-    Bangsa – bangsa Asia – Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni sama – sama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa
-    Semakin meningkatnya kesadaran bangsa – bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan
-    Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yakni situasi Internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur
-    Diantara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusian dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut
-    PBB seringkali tidak mampumengatasi persengketaan antar negara
-    Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan negara-negara Asia- Afrika agar mendukung merebut Irian Barat
-    Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin, tetapi ingin memusatkan perhatian pada pembangunan sehingga memerlukan kerja sama
B.    Sejarah terwujudnya konferensi Asia-Afrika
-    Konferensi Colombo ( Konferensi Pancanegara I )
•    Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis
•    Menuntuk kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko
•    Menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia-Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara
-    Konferensi Bogor
•    Mengadakan Konferensi Asia- Afrika di Bandung dalam Bulan April 195
•    Menetapkan kelima negara peserta konferensi Colombo sebagai negara – negara sponsor
•    Menetapkan 25 negara Asia-Afrika yang akan diundang
•    Menentukan tujuan konferensi Asia-Afrika
C.    Tujuan Konferensi Asia- Afrika
-    Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia-Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan kepentingan timbal bali maupun kepentingan bersama
-    Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika seperti yg menyangkut kedaulatan nasional. Rasionalisme, dan kolonialisme
-    Meninjau masalah-masalah hubunhan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta
-    Meninjau keduduknan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta membeikan sumbangan untuk meningkatan perdamaina dan kerja sama internasional
D.    Pokok – pokok agenda Pembicaran KAA
-    Kerja sama ekonomi
-    Kerja sama budaya
-    Hak asasi manusia dan hak menetukan nasib sendiri
-    Masalah kolonialisme, imperialisme seperti belanda di Irian Barat
-    Masalah perdamaian dunia dan kerja sama internasional
E.    Negara – negara yang hadir dalam KAA
-    Indonesia            - india
-    Birma            - pakistan
-    Pakistan            - srilangkan
-    Afghanistan        - kamboja
-    China            - mesir
-    Ethiopian            - ghana
-    Iran            - irak
-    Jepang            - yordania
-    Laos            - libanon
-    Liberia            - libia
-    Nepal            - filipina
-    Saudi arabia        - sudan
-    Syira            - muang thai
-    Turki            - vietnam
-    Vietnam             - yaman
F.    Pengaruh KAA
-    Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara RCC dan Amerika Serikat
-    Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemeerdekaan semakin meningkat
-    Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Birma, dan Srilangka
2.    Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia
A.    Latar belakang terbentuknya ASEAN
-    Setelah berakhirnya perang dunia 2 lahirlah negara-negara baru di ASIA TENGGARA . munculnya negara-negara baru ini pada umumnya banyak memeiliki persamaan masalah
-    Krisi indocina yg ditimbulkan oleh gerakan komunis yg berusaha menguasai seluruh vietnma,laos, dan kamboja sebagai negara komunis


                                                                   BAB XVI                                                            
                                     KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Kerja sama ekonomi Internasional adalah kerja sama antara negara satu dengan negara lain dalam  bidang ekonomi. Kerja sama tersebut dapat terjadi hanya antar dua negara atau lebih.
Kerja sama internasional antara lain bertujuan sebagai berikut :
1.    Terciptanya perdagangan dunia yang saling menguntungkan
2.    Mempercepat pembangunan ekonomi dunia
3.    Peningkatan kualitas hidup bangsa–bangsa di dunia.
Adapun tujuan setiap negara melakukan kegiatan ekonomi internasional antara lain :
a.)    Mencukupi kebutuhan barang–barang dalam negeri.
b.)    Meningkatkan pendapatan negara (devisa).
c.)     Memperluas lapangan kerja (mengurangi pengangguran).
d.)    Meningkatkan kemakmuran.
Kerja sama internasional antara lain bertujuan sebagai berikut :
1.    Terciptanya perdagangan dunia yang saling menguntungkan
2.    Mempercepat pembangunan ekonomi dunia
3.    Peningkatan kualitas hidup bangsa–bangsa di dunia.
Adapun tujuan setiap negara melakukan kegiatan ekonomi internasional antara lain :
a.)    Mencukupi kebutuhan barang–barang dalam negeri.
b.)    Meningkatkan pendapatan negara (devisa).
c.)     Memperluas lapangan kerja (mengurangi pengangguran).
d.)    Meningkatkan kemakmuran.
Berbagai contoh bentuk organisasi kerja sama ekonomi internasional antara lain :
        1.ASEAN (Association of South East Asian Nation)
ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand berdasarkan Deklarasi Bangkok. Pendiriannya diprakasai oleh lima negara yaitu:
•    Indonesia                      : Adam Malik
•    Malaysia                        : Tun Abdul Rozak
•    Thailand                         : Thanat Khoman
•    Filipina                            : Narsisco Ramos
•    Singapura                      : S. Rajaratnam
Tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan sosial budaya diantara negara-negara Asia Tenggara, diantaranya dengan :
1.    Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara
2.    Menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara
3.    Membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara
4.    Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara
Bentuk kerja sama ASEAN di bidang ekonomi antara lain :
1.    Membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata di Tokyo, Jepang
2.    Menyediakan cadangan pangan ASEAN terutama beras
3.    Membentuk kerja sama di bidang Koperasi ASEAN
4.    Membentuk komite negara-negara penghasil minyak bumi ASEAN
5.    Membentuk kerja sama pengelolaan barang sejenis, seperti karet alam dan kopra
Untuk menjalankan tugasnya ASEAN membentuk komite sebagai berikut :
1.    CFAF (Committee on Food Agricultural and Forest) yaitu komite bahan makanan, pertanian, dan kehutanan yang berkedudukan di Indonesia.
2.    COTT ( Committee on Trade and Tourism ) yaitu komite perdagangan dan pariwisata yang berkedudukan di Singapura
3.    COFB (Committee on Finance and Banking) yaitu komite keuangan dan perbankan yang berkedudukan di Thailand
4.    COIME (Committee on Industry, Mining and Energi) yaitu komite industri, perdagangan dan energy yang berkedudukan di Filipina
5.    COTAC (Comminittee on Transportation and Communication) yatu komite transportasi dan komunikasi yang berkedudukan di Malaysia
6.    CCI (Comminittee on Cultural and Information)
 2.NAFTA ( Nort American Free Trade Area)
NAFTA adalah blok perdagangan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Latar belakang dibentuknya NAFTA:
1.    Adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan maupun informasi.
a.   Perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggota
b.    Hasil kerja sama blok lainnya yang kurang menggembirakan.
c.   Penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing.
Tujuan NAFTA :
1.    Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota
2.    Pengaturan impor dan produksi sesama anggota
3.    Adanya standarisasi barang-barang yang diperdagangkan
4.    Mengusahakan adanya perlindungan bagi konsumen mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
  3.AFTA ( Asean Free Trade Area)
AFTA didirikan tanggal 1 Januari 1993 sebagai tindak lanjut  Konferensi Tinggkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat menurunkan tarif dan menghapus hambatan non tarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002.
Latar belakang pembentukan AFTA:
1.    Adanya perubahan eksternal, yaitu masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru.
2.    Perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara anggota selama 10 tahun terakhir.
3.    Menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing.
Tujuan AFTA :
1.    Meningkatkan ekspor sesama anggota dan diluar anggota ASEAN
2.    Meningkatkan perdagangan dan kerja sama ekonomi lainnya yang mengarah pada spesialisasi di kawasan ASEAN
3.    Meningkatkan investasi di semua sektor ekonomi.
  4.APEC (Asia Pasific Economic Cooperation)
APEC dibentuk di Canbera, Australia pada November 1989. APEC merupakan kerja sama ekonomi  di kawasan Asia Pasifik. Dasar pembentukan APEC adalah membentuk kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia  yang saling menguntungkan. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut APEC menyusun agenda liberalisasi perdagangan dan investasi secara bertahap:
1.    Tahun 2010: diantara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik.
2.    Tahun 2020: seluruh negara di kawasan Asia Pasifik.
   5.EEC (European Economic Community)
EEC lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). MEE merupakan kerja sama regional di bidang ekonomi dan moneter yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1958  berdasarkan Perjanjian Roma. Negara-negara yang menjadi anggota MEE : Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Irlandia, Jerman, Luxemburg, Prancis, Yunani, Italia. Tujuan EEC atau MEE adalah menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antarnegara anggota Eropa Barat.
        6.EU ( European Union)
EU atau Uni Eropa merupakan kerja sama negara-negara di wilayah Eropa yang dibentuk tanggal 1 Nopember 1993 berdasarkan perjanjian Maastricht. EU berasal dari EEC. Penggantian nama dari EEC ke EU menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari kesatuan ekonomi menjadi politik.
        7. EFTA (European Free Trade Association)
EFTA merupakan asosiasi perdagangan bebas di antara negara Eropa. Negara-negara anggota EFTA antara lain : Austria, Islandia, Norwegia, Portugal, dan Swiss.
        8.ADB (Asian Development Bank)
ADB merupakan Bank Pembangunan Asia, didirikan tanggal 19 Desember 1966 berpusat di Manila, Filipina. ADB merupakan organisasi multilateral keuangan pembangunan. Tujuan ADB adalah membantu pembangunan ekonomi negara-negara kawasan Asia.
        9.OPEC (Organization of  Petrolium  Exporting Countres)
OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak di dunia. OPEC didirikan di Caracas, Venezuela oleh lima Negara pengekspor minyak yaitu : Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela tahun 1960. Tujuan OPEC :
1.    Memenuhi kebutuhan minyak dunia.
2.    Mengatur pemasaran minyak.
3.    Menjaga stabilitas harga minyak dunia.
4.    Menghindari persaingan tidak sehat.
10. CGI (Consultative Group for Indonesia)
CGI dibentuk oleh Bank Dunia (Word Bank) pada tahun 1992 atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai pengganti IGGI. CGI bertujuan membantu Indonesia melaksanakan pembangunan dan stabilitas dengan bantuan kredit.
       11.IMF (International Monetary Fund)
IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan tanggal 27 September 1945 dengan tujuan pokok meningkatkan kegiatan bisnis internasional guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat negara anggota. Secara lebih luas tujuan IMF sebagai berikut :
1.    Memperluas perdagangan internasional, kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan riil negara-negara anggota.
2.    Memperluas kerjasama dibidang moneter anggotanya.
3.    Mewujudkan stabilitas kurs valuta asing negara-negara anggota.
4.    Mewujudkan sistem pembayaran internasional yang mudah.
12.IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
IBRD atau Bank Dunia berkedudukan di Washington Amerika Serikat. Indonesia menjadi anggota IBRD tahun 1954. Tujuan pembentukan IBRD adalah:
1.    Memberi bantuan kredit jangka panjang dan pendek kepada negara yang sedang membangun.
2.    Memberi bantuan tehnik cuma-cuma kepada negara di dunia.
3.    Membantu negara anggota dalam meningkatkan perdagangan internasional.
13.IDB (Islamic Development Bank)
IDB merupakan lembaga keuangan internasioanl yang bertujuan membantu dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial di negara anggota dan masyarakat Islam. IDB didirikan pada tahun 1975.
      14.IDA (International Development Asociation)
IDA atau Organisasi Pembangunan Internasional PBB bertujuan memberikan kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang dengan syarat lunak.
       15.ECOSOC (Economic and Social Council)
ECOSOC merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Deewan ini memelopori penelitian, laporan dan rekomendasi mengenai persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dunia.
       16.Word Bank
Word Bank merupakan lembaga keuangan internasional terbesar yang membantu negara-negara di bidang keuangan. Tujuan Word Bank:
1.    Membantu usaha rekonstruksi dan pembangunan negara anggota.
2.    Memulihkan fasilitas yang produktif.
3.    Mendorong pembangunan fasilitas dan sumber daya produktif.
17.  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
UNCTAD merupakan salah satu badan PBB yang kegiatannya bergerak di bidang perdagangan dan pembangunan. Lembaga ini merupakan anak lembaga dari lembaga utama PBB yaitu Dewan  Ekonomi dan Sosial. Keanggotaan negara-negara di dalam UNCTAD terbagi menjadi dua kelompok yaitu : negara Kelompok Utara mencakup negara-negara industri dan Kelompok Selatan mencakup negara-negara penghasil bahan mentah.
       18.IFC (International Finance Corporation)
IFC adalah lembaga keuangan afiliasi Bank Dunia yang didirikan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang berupa kredit untuk proyek-proyek produktif yang dapat menumbuhkan ekonomi negara-negara berkembang tersebut. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 di Washington, Amerika. Tujuan IFC adalah membantu menambah modal dan memberikan kredit jangka panjang.
        19.FAO (Food and Agriculture Organization)
FAO merupakan organisasi pangan dan pertanian PBB yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dengan tujuan meningkatkan pangan dan membantu negara yang kekurangan pangan.
        20.UNDP (United Nation Development Program)
UNDP adalah program organisasi pembangunan PBB yang ditujukan untuk memberikan bantuan pembangunan negara miskin dan berkembang.
       21.GATT (General Agreement on Trade and Tariff)
GATT merupakan bentuk organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan. GAAT didirikan tahun 1947 dan Indonesia menjadi anggota pada tahun 1950. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan arus perdagangan internasional. Pada pertemuan anggota di Marakesh Maroko pada tanggal 15 April 1994 nama GATT diubah menjadi WTO.
      22.WTO (Word Trade Organization)
WTO atau organisasi perdagangan dunia didirikan pada pertemuan anggota GATT tanggal 15 April 1994, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. WTO mencakup perdagangan jasa, seperti layanan telephone internasional dan perlindungan hak cipta intelektual seperti lagu rekaman. WTO berperan mempromosikan serta memperkuat diterapkannya aturan dan hukum perdagangan internasional yang sudah disepakati.
Tujuan WTO :
1.    Menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antarnegara.
2.    Meniadakan preferensi tarif dasar keuntungan timbal balik.
3.    Menciptakan stabilitas di bidang ekonomi sosial.
4.    Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang akan mulai diberlakukan diseluruh dunia tahun 2020.
23. UNINDO (United Nations Industrial Development Organization)
UNINDO atau organisasi pembangunan industri PBB. UNINDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, Austria. UNINDO bertujuan untuk memajukan industri di negara berkembang.
       24.ILO (International Labour Organization)
ILO adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan, didirikan pada tanggal 11 April 1991 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.
Tujuan ILO :
1.    Mencapai perdamaian abadi dengan terciptanya keadilan sosial.
2.    Meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya.
3.    Menciptakan stabilitas di bidang ekonomi dan sosial
Usaha-usaha yang telah dilakukan ILO antara lain :
1.    Mengadakan perjanjian tentang upah, jumlah jam kerja dan umur minimal serta maksimal bagi pekerja (buruh)
2.    Memberikan jaminan kesejahteraan untuk hari tua, serta ketentuan tentang cuti atau libur bagi pegawai.
3.    Mengusulkan agar negara – negara anggota menentukan Undang-Undang perburuhan.
DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL BAGI INDONESIA
Dengan semakin luasnya perdagangan internasional, maka dampaknya terhadap aktivitas pembangunan suatu negara juga semakin besar. Dari berbagai kerja sama ekonomi yang diikuti Indonesia, ada yang membawa dampak positif, ada juga yang negatif.
1)    Dampak Positif :
1.    Meningkatkan nilai perdagangan.
2.    Meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan devisa.
3.    Memperkuat posisi dan daya tawar di kancah internasional.
4.    Memperluas pasar bagi produk dalam negeri.
5.    Meningkatkan produktifitas.
6.    Menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan.
7.    Meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri.
8.    Membuka lapangan pekerjaan.
9.    Menghilangkan hambatan perdagangan internasional.
10.    Mempercepat pertumbuhan ekonomi.
11.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12.    Memudahkan transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi dari negara lain.
2)    Dampak Negatif :
1.    Ketergantungan terhadap negara lain yang lebih maju.
2.    Timbul dominasi negara maju di dunia.
3.    Tersingkirnya kekuatan ekonomi dalam negeri.
4.    Kebijakan dalam negeri yang akan dipengaruhi oleh pihak asing.
5.    Salah penerapan / penggunaan teknologi.
6.    Pasar dalam negeri dikuasai produk asing
7.    Berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia karena masuknya tenaga asing
8.    Perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut